ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

  • Jumirin Asyikin STIE Indonesia
  • Ismiati STIE Indonesia Banjarmasin
Keywords: functional supervision, public accountability, transparency, improvement of public services and local government performance

Abstract

This study aims to empirically test the functional supervision, public accountability, transparency and improvement of public services that affect the dependent variable of local government performance at the PUPR Office of Batola Regency, either partially or simultaneously. The design in this study is a quantitative comparative causal research. The population in this study were all employees at the PUPR Office of Batola Regency using purposive sampling method. Data collection techniques used through questionnaires. Testing the research hypothesis using multiple regression analysis. The results of this study indicate that partially functional supervision has a positive and significant effect on local government performance. For public accountability does not affect the performance of local governments with a negative direction of influence. Transparency also has no effect on local government performance and has a positive direction of influence. And to improve public services has a positive and significant effect on the performance of local governments.

Keywords: functional supervision, public accountability, transparency, improvement of public services  and local government performance

References

Andrianto, N. (2017). Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing.

Asrini. (2017). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja skpd di pemerintah daerah kota palu. E Jurnal Katalogis, 5, 52–58.

Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE

Djiloy, N. L. (2016). Pengaruh pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja skpd pemerintah daerah kabupaten sigi. E Jurnal Katalogis, Volume 4, 70–82.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Usaha Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Usaha Diponegoro.

Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (ed Pertama). Bandung: Salemba Empat.

Hartini, E., Fungsional, P., Rangka, D., dan Kerja, O. (2013). Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat Endang Hartini Abstrak. Vol.1, 40–60.

Harvianda, Y. P., Surya, R. A. S., & Azlina, N. (2014). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau ABSTRAKS. 1(2), 1–15.

Hendi, H., Irawati, I., & Candradewini, C. (2019). Pengaruh Perencanaan Kinerja Terhadap Kinerja. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 2(2), 87–99.

Jensen, M. (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial and Economics, 3:305-306.

Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisia, 10(3), 569–586. https://doi.org/ 10.25041/ fiatjustisia. v10no3.794

Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik26. Yogyakarta: BPFE.

Mangkunegara, A. A. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Mehta, C. R., dan Patel, N. R. (2011). IBM SPSS Exact Test.

Meme, M. E., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 8.

Mete, D. D., dan Amanah, L. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 9 No 1.

Moenir, H. A. (2008). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Mustopadidjaja. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja. LAN dan Duta Pertiwi.

Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., Vabiani, D. P., Pascasarjana, S., & Widyatama, U. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. 10(1), 51–61.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Putra, N., Sari, T. A., dan Erlina. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. 15(4), 166–174.

Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 18(2), 181. https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143

Sadjiarto, A. (2014). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Univ. Kristen Petra.

Siregar, S. (2013). Metode Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan

Manual dan SPSS (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.

Published
2021-11-21
Share |